KIM PLUS – Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal terpilih, Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid, dengan percaya diri melangkah masuk ke kantor Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. Mereka tidak datang untuk sekadar basa-basi, melainkan membawa sederet persoalan yang menurut mereka hanya bisa diatasi dengan campur tangan pusat. Bersama mereka hadir Pj Bupati Tegal, Agustiarsyah, yang tampak sibuk menggarisbawahi betapa gentingnya situasi di daerah itu.
Tanpa sungkan, Agustiarsyah langsung membuka pertemuan dengan laporan tentang jalan menuju wisata andalan Kabupaten Tegal, Guci. Dalam nada penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa jalan sempit tersebut tidak lagi layak untuk menampung arus wisatawan. Pelebaran jalan dan pembuatan jalur alternatif adalah satu-satunya solusi. Desainnya? Tentu saja sudah siap, ujar Agustiarsyah, seolah mengingatkan bahwa pemerintah daerah sudah bekerja lebih maju daripada yang diperkirakan pusat.
“Kondisinya sudah tidak bisa ditoleransi. Kemacetan yang terjadi merusak citra wisata kami,” tegasnya, seolah memaksa Menteri Dody untuk segera bertindak.
Ahmad Kholid, Wakil Bupati terpilih, menambahkan persoalan yang tidak kalah krusial: irigasi. Waduk Cacaban, ikon yang seharusnya menjadi penopang pertanian di enam kecamatan, kini justru menjadi masalah karena sedimentasi yang sudah akut. Dengan nada yang nyaris menggurui, ia mengingatkan bahwa waduk itu dibangun sejak zaman Presiden Soekarno pada 1952. ”
Sudah saatnya pusat turun tangan. Waduk ini bukan hanya untuk Tegal, tapi juga warisan sejarah. Jangan sampai dibiarkan menjadi kubangan lumpur,” ujarnya, menyindir minimnya perhatian yang selama ini diberikan.
Ischak Maulana Rohman, Bupati terpilih, menutup sesi keluhan dengan menyoroti jalan rusak di sepanjang Margasari hingga Balamoa, ditambah penerangan jalan umum (PJU) yang sudah tidak berfungsi. Dengan nada penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa kondisi ini berbahaya dan sering menjadi penyebab kecelakaan.
“Kami tidak akan menunggu korban lebih banyak lagi. Jalan ini urat nadi kami, dan PJU yang mati itu penghinaan bagi keamanan masyarakat kami,” katanya dengan percaya diri.
Menteri PUPR Dody Hanggodo, yang tampaknya sudah terbiasa mendengar keluhan serupa, merespons dengan pendekatan birokrasi khas. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyusun proposal agar semua masalah ini bisa ditangani melalui jalur resmi.
Dengan nada diplomatis, ia menjanjikan solusi, mulai dari pelebaran jalan hingga normalisasi waduk. Namun, janji tersebut, seperti biasa, masih tergantung pada kecepatan pemerintah daerah dalam menyusun proposal dan urgensi yang diberikan kementerian. Pertemuan itu, meski terlihat penuh semangat, pada akhirnya menyisakan kesan bahwa Kabupaten Tegal masih harus bersabar menunggu perhatian pusat
